pancasila sebagai dasa negara dan idiologi nasional

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Presentation Transcript

• P E ND I D I K A NK E WA R G A NE G A R A A N D A NP A NCA SI L ABAB IP A NCA SI L A SE B A G A I D A SA RNE G A R A D A N I D E OL OG INA SI ONA L FTMIPA Universitas Indraprasta PGRI JAKARTA Tahun Akademik 2011/2012
• PENDAHULUAN Sebagai sebuah ideologi dan dasar filsafat negara, Pancasila layak untuk dikaji kembali relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila yang terdiri atas lima sila itu merupakan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradap 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
• Nilai-Nilai yang Terkandung padaPANCASILA Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah satu nilai. Nilai-nilai yang merupakan perasan dari sila-sila Pancasila tersebut adalah: Nilai Ketuhanan Nilai Kemanusiaan Nilai Persatuan Nilai Kerakyatan Nilai Keadilan
•  Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan nilai, yaitu Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis.  Nilai Dasar nilai yang bersifat abstrak, yaitu tidak dapat diamati melalui panca indra manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia.  Nilai Instrumental Nilai instrumental ialah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar.  Nilai Praksis Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.
• LANDASAN YURIDIS DAN HISTORIS PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “berdasarkan’ tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila yang terdiri atas 5 (lima) sila merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada bagian Pembukaan Alinea IV. Disepakati sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI (panitia penyelenggara kemerdekaan indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.
• Pancasila sebagai Konsensus Nasional danDasar Filsafat Negara Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud adalah sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (philosophische grondslag) dari negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat oleh karena Pancasila adalah nilai-nilai filsafat. Oleh karena itu, harus dibedakan dengan dasar hukum negara yang dalam hal ini adalah UUD 1945. Pancasila adalah dasar (filsafat) Negara, sedang UUD 1945 adalah dasar (hukum) atau hukum dasar negara Indonesia.
• Makna Pancasilasebagai Dasar Negara  Pancasila sebagai dasar (filsafat) Negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafati yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelanggaraan bernegara.  Pancasila sebagai dasar Negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah Negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyataan, dan nilai Keadilan.
• IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pernyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar normatif penyelenggaraan bernegara Indonsia belum merupakan pernyataan yang konkret karena sebagai nilai dasar yang bersifat abstrak dan normatif, perlu upaya konkretisasi terhadap pernyataan di atas. Upaya itu adalah dengan menjadikan nilai- nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dan sumber normatif bagi penyusunan hukum positif Negara. Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sudah seharusnya segala pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bersumber dan berdasar pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, operasional Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara di wujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum (legal order) dimana Pancasila menjadi norma dasarnya.
•  Dalam berbagai buku mengenai Pancasila dikemukakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental(bersifat dasar). Hal ini disebabkan Pembukaan UUD 1945 memuat di dalamnya Pancasila sebagai intinya. Untuk membedakannya, Prof. Notonagoro menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental(bersifat dasar), sedang Pancasila sebagai unsur Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. Aturan dasar di bawah Norma Fundamental Negara adalah aturan dasar atau pokok negara yang isinya bersifat pokok dan merupakan aturan umum dan garis besar seperti pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara serta hubungan negara dengan warga negara.
•  Tata hukum di Indonesia membentuk hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perudang-undangan tersebut diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan. Tata urutan aturan perundangan tersebut adalah berikut:4. Undang-Undang Dasar 19455. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia6. Undang-Undang7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)8. Peraturan Pemerintah9. Keputusan Presiden10. Peraturan Daerah
•  Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pernyataan Pancasila sebagai sumber hukum negara adalah sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai dasar (filosofi) negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Sebagai sumber nilai dan norma dasar negara maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyebutkan adanya jenis peraturan perundang- undangan sebagai berikut : UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah
• MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan “cita-cita”. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan/paham. Hubungan manusia dengan cita-citanya disebut dengan ideologi. Ideologi berisi seperangkat nilai, di mana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya atau manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Ideologi yang pada mulanya berarti gagasan dan cita-cita berkembang secara luas menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. A.S Hornby menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang.
•  Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran dapat di bedakan menjadi ideologi tertutup dan terbuka. Ada dua fungsi utama ideologi dalam masyarakat (Ramlan Surbakti, 1999). Pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Kedua, sebagai pemersatu dan karenanya sebagian prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam kaitannya dengan yang pertama, nilai dalam ideologi itu menjadi cita-cita atau tujuan dari masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai terwujudnya nilai-nilai dalam ideologi itu. Adapun kaitannya dengan yang kedua, nilai dalam idiologi itu merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu, serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi yang penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
•  Adapun makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita- cita normatif penyelenggaraan bernegara. Secara luas dapat diartikan bahwa visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan barbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber- Persatuan,yang ber-Kerakyatan dan yang ber-Keadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional yang berfungsi sebagai cita- cita adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi sebagai mana dinyatakan di atas. Adapun fungsi lain ideologi Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik, dapat kita telusuri dari gagasan para pendiri negara kita tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.
•  Berdasarkan uraian diatas, Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia memiliki makna sebagai berikut:1) nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara;3) nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu (integrasi) masyarakat Indonesia. Bagaimana sesungguhya melaksanakan atau mengamalkan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bernegara itu? Dapat dilakukan dengan cara:1. Pengamalan secara objektif Pengamalan secara objektif adalah dengan meaksanakan dan menaati peraturan undang-undang sebagai norma hukum negara yang berlandaskan pada Pancasila.2. Pengamalan secara subjektif Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.